Pekan Depan PTM Terbatas Akan Diselenggarakan di Toba Kecuali Kecamatan Ini

Pekan Depan PTM Terbatas Akan Diselenggarakan di Toba, Kecuali Kecamatan Ini

TRIBUN-MEDAN.COM, TOBA â€" Setelah adanya pertemuan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), pihak Dinas Pendidikan Kabupaten Toba merencanakan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) terbatas pada Senin (20/9/2021). Dengan demikian, pihaknya telah melakukan pemeriksaan kepada setiap sekolah sehubungan dengan protokol kesehatan (prokes).

Walau sudah ada rencana PTM terbatas di Toba, tiga kecamatan; Kecamatan Balige, Parmaksian, dan Pintu Pohan belum bisa menggelar PTM terbatas karena berada pada zona merah paparan Covid-19.

“Kita akan mulai PTM terbatas dengan catatan selain zona merah. Yang termasuk zona merah itu adalah Balige, Parmaksian, dan Pintu Pohan. Yang tiga kecamatan ini belum diizinkan melaksanakan PTM terbatas,” ujar Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Toba Rikardo Hutajulu saat disambangi tribun-medan.com pada Kamis (16/9/2021) di ruangannya.

Dalam penyelenggaran PTM ini, pihaknya sudah memastikan kesiapan fasilitas protokol kesehatan di masing-masing sekolah.

“Kalau soal persiapan, kita sudah melakukan langkah-langkahnya. Pertama, kita sudah melakukan sosialisasi sesuai dengan SKB 4 Menteri, ktia juga sudah monitoring sekolah-sekolah bagaimana dengan kesiapannya, dan kita sudah menyusun kurikulum alternatif,” terangnya.

Ia juga menambahkan bahwa pihaknya sudah menyusun kurikulum di masa pandemi Covid-19 yang disebut dengan kurikulum anti Covid-19 Toba.

[embedded content]

“Dan untuk kurikulum alternatif itu sudah kita sosialisasikan pada waktu yang lalu yang langsung dibuka oleh Pak Bupati. Selanjutnya, kita sudah rapat dengan Satgas Covid-19 Toba yakni kemarin. Dan, mereka sudah merekomendasikan pelaksanaan PTM terbatas sesuai dengan SKM 4 Menteri,” sambungnya.

Selanjutnya, ia menguraikan perihal persyaratan pemberlakuan PTM terbatas tersebut.

“Persyaratannya, yang pertama tentu sekolah harus mengisi daftar periksa di dapodik untuk sekolah negeri dan swasta. Untuk sekolah keagamaan juga melakukan hal sama. Yang kedua, fasilitas kesehatannya sudah siap. Ketiga, mereka sudah harus memiliki kurikulum, dan ini sudah kita buat,” terangnya.

“Selanjutnya, adanya surat pernyataan dari orang tua. Kita memberikan pilihan kepada orang tua apakah mereka mengijinkan anaknya mengikuti PTM tersebut. Orang tua bisa memliih tidak. Ada juga surat pernyataan dari kepala sekolah yang menyatakan siap dan komit melakukan prokes secara ketat,” pungkasnya.

(cr3/tribun-medan.com)

Share this post