MPR Ingatkan Pemerintah Soal Kasus BLBI Jangan Ulangi Kesalah yang Sama

TRIUNJAMBI.COM, JAKARTA â€" Wakil Ketua MPR RI Syarief Hasan mengingatkan pemerintah setelah Satuan Tugas Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (Satgas BLBI) dibentuk.

Ia memberi catatan, jangan sampai pembentukan satgas tersebut minim keberhasilan. "Bukannya dana negara yang kembali, tetapi negara mesti membayar gaji dan upah pegawainya,â€ kata dia, siaran pers, Senin (30/8/2021).

Namun demikian dia mengaku mendukung pembentukan Satgas BLBI melalui penerbitan Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 2021.

â€œSaya kira ini langkah yang baik dari pemerintah," katanya.

Syarief Hasan juga mengapresiasi penyitaan aset berupa 49 bidang tanah yang tersebar di berbagai kota yang nilainya ditaksir mencapai Rp 1,3 triliun.

Menurutnya itu merupakan kemajuan yang baik meski belum dapat dikatakan sebagai keberhasilan.

Uang negara yang mesti dikembalikan setidaknya sebesar Rp 110 triliun dari 22 obligor yang tidak membayar utangnya.

Selain itu, pemerintah mesti lebih tegas, tidak pandang bulu, sekaligus berhati-hati dalam menyikapi skandal ini.

â€œJangan sampai pemerintah mengulangi kesalahan yang sama, yakni mengobral surat keterangan lunas (SKL) yang berakibat negara merugi triliunan rupiah seperti yang pernah terjadi beberapa tahun silam" kata Syarief.

Hal itu, harus menjadi catatan bahwa pembentukan satgas saja tidak cukup. Pemerintah mesti transparan dan akuntabel dalam melakukan penanganan dan pemulihan hak negara.